SISTEM MANAJEMEN JEMBATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

AUSTRALIAN

INTERNATIONAL DEVELOPMENT

ASSISTANCE BUREAU

SISTEM MANAJEMEN JEMBATAN

PANDUAN

PROSEDUR

UM UM

IBMS

FEBRUARI 1993

SMEC – Kinhill Jo int Venture

SNOW MOUNTAINS ENGINEERING CORPORATION LIMITED KINHILL ENGINEERING PTY LTD

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

1.1 UMUM 1 - 1

1.2 TUJUAN PANDUAN 1 - 1

1.3 BAGAIMANA MENGGUNAKAN PANDUAN INI 1-2

1.4 RUANG LINGKUP PANDUAN 1 - 2

1.5 SIAPA HARUS MENGGUNAKAN PANDUAN 1-2

2. PANDANGAN UMUM SMJ

2.1 TUJUAN SMJ 2 -1

2.2 KEGIATAN SMJ 2- 2

2.2.1 Kerangka Kerja Kebijaksanaan 2-3

2.2.2 Pemeriksaan 2- 3

2.2.3 Tindakan Darurat 2-4

2.2.4 Tingkat Muatan Beban 2-4

2.2.5 Sistim Informasi Manajemen (SIM) 2-4

2.2.6 DataBase Jembatan 2-4

2.2.7 Rencana dan Program 2-5

2.2.8 Penyelidikan Jembatan dan Perencanaan Teknik 2-5

2.2.9 Bahan Jembatan 2-5

2.2.10 Pelaksanaan 2-5

2.2.11 Pemeliharaan dan Rehabilitasi 2-6

2.2.12 Pemantauan 2 -6

3. PROSEDUR UMUM SMJ

3.1 KERANGKA KERJA KEBIJAKSANAAN 3 -7

3.2 PEMERIKSAAN JEMBATAN 3 -8

3.2.1 Umum 3 -8

3.2.2 Personil 3 -9

3.2.3 Perencanaan Umum dan Penganggaran untuk Pemeriksaan

Jembatan 3 -10

3.2.4 Pemeriksaan Rutin dan Mendetail 3 -10

3.2.5 Pelaksanaan Pemeriksaan 3 -10

3.2.6 Pelaporan, Masukan Data dan Audit Data 3 -11

3.3 PEMERIKSAAN KHUSUS 3 -11

3.3.1 Umum 3 -11

3.3.2 Personil 3 -12

3.4 TINGKAT MUATAN BEBAN JEMBATAN 3 -12

3.5 TINDAKAN DARURAT 3 -12

3.6 SPJAW-SIM DAN DATABASE JEMBATAN 3 -13

3.6.1 Umum 3 -13

3.6.2 Berhadapan dengan IRMS 3 -14

3.6.3 Back-up Data 3 -15

3.7 PENYARINGAN DAN TEKNIK PERINGKAT 3 -15

3.8 PENILAIAN EKONOMI DAN PERINGKAT 3 -15

3.9 TAHUNAN WAKTU SEKARANG DAN RENCANA LIMA TAHUNAN 3 -16

3.10 PEMERIKSAAN DATA, SURVAI LAPANGAN DAN PROGRAM

PENANGANAN 3 -16

3.11 PENYIAPAN PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK 3 -17

3.12 PENYIAPAN DAN MENINJAU PROGRAM ANGGARAN 3 -17

BMS1-M.1- Panduan Prosedur Umum IBMS i

3.13 PENYELIDIKAN DAN PERENCANAAN TEKNIK 3-19

3.13.1 Umum 3-19

3.13.2 Penyelidikan 3-21

3.13.3 Perencanaan Jembatan Untuk Jembatan Baru atau

Penggantian Jembatan 3-22

3.13.4 Perencanaan Jembatan untuk Rehabilitasi Jembatan 3-23

3.14 PROSES PELELANGAN JEMBATAN 3-24

3.15 PELAKSANAAN JEMBATAN 3-24

3.16 MANAJEMEN BAHAN JEMBATAN 3-25

3.17 PEMANTAUAN 3-25

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Panduan SMJ

LAMPIRAN 2 Organisasi Jembatan dalam Lingkungan

Departemen Pekerjaan Umum dan

Departemen Dalam Negeri

LAMPIRAN 3 Tugas/Kewajiban:

- Pengawas SMJ

- Inspektur Jembatan

BMS1-M.1- Panduan Prosedur Umum IBMS ii

1. PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Jembatan adalah penghubung yang penting pada Jaringan Jalan dan mewakili suatu

investasi yang besar. Indonesia mempunyai kurang Iebih 25.000 jembatan dan

penyeberangan lain pada jalan Nasional dan Propinsi, dan lebih dari 60.000 pada jalan lokal

dan jalan kota. Pengelolaan yang sehat jembatan ini dan penggunaan dana yang optimum

untuk pemeliharaan, perbaikan dan penggantian adalah penting untuk pembangunan

dan kelangsungan hidup transportasi dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Sistem Manajemen Jembatan (SMJ) membantu Pemerintah yang bergerak dalam

Pembangunan dan Desentralisasi. BMS memungkinkan membuat rencana dalam cara

sistimatis dan menyediakan prosedur seragam untuk semua aktivitas jembatan pada tingkat

Nasional dan Propinsi.

Adalah penting bahwa semua perencanaan umum didasarkan kepada data yang dapat

dipercaya dan prosedur yang seragam digunakan untuk penyiapan program pekerjaan

jembatan juga penting dalam pelaksanaan dan pemantauan pekerjaan jembatan

dilaksanakan untuk suatu perencanaan yang pantas sehubungan dengan standar yang

tinggi, dan teknik pelaksanaan untuk meyakinkan umur jembatan yang maksimum .

Agar supaya memenuhi persyaratan ini, Ditjen Bina Marga telah mengembangkan Sistem

Manajemen Jembatan untuk memungkinkan merencanakan, melaksanakan dan memantau

semua aktivitas jembatan dalam suatu kebijaksanaan secara keseluruhan.

Khususnya dengan jumlah yang besar jembatan yang harus diganti sejak tahun 1970 - an,

Indonesia sekarang telah meningkatkan dana untuk Pemeliharaan dan Rehabilitasi

jembatan-jembatan yang ada, selama Penggantian Jembatan perlu pengurangan. Dengan

SMJ memungkinkan DitJen Bina Marga untuk mengidentifikasikan dan menyiapkan

penanganan yang diperlukan untuk mempertahankan jembatan tetap berfungsi dan

memperingkatnya sesuai dengan prioritas untuk program Pengerjaan.

Sistim Manajemen Jembatan dikembangkan hingga kini adalah untuk jembatan-jembatan di

jalan-jalan antar wilayah Nasional dan Propinsi dan disebut Sistim Manajemen Jembatan Antar

Wilayah = SMJAW (Interurban BMS = IBMS).

Panduan ini menjelaskan prosedur secara keseluruhan untuk mengikuti pelaksanaan Sistim

Manajemen Jembatan = SMJ (Bridge Management System = BMS) di Indonesia.

Sistem Manajemen Jembatan (SMJ) diterapkan untuk semua pelintasan pada jalan-jalan

Nasional dan Propinsi yang berbentang atau panjang yang lebih besar dari 2,0 m.

1.2 TUJUAN PANDUAN

Tujuan Panduan Prosedur Umum ini untuk menyediakan prosedur umum yang sederhana

bagi untuk pekerjaan Sistim Manajemen Jembatan (SMJ) di Indonesia. Panduan ini

menyediakan suatu peninjauan luas pekerjaan SMJ dan mengacu kepada semua Panduan

SMJ yang lain untuk prosedur kerja secara rinci. Panduan ini menyediakan pedoman untuk

kerja SMJ secara keseluruhan.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 1-1

1. PENDAHULUAN

1.3 BAGAIMANA MENGGUNAKAN PANDUAN INI

Panduan ini harus dibaca secara keseluruhan agar supaya pembaca memperoleh suatu

pengertian secara keseluruhan SMJ.

Keterangan dari pada Prosedur umum pada Panduan ini mengikuti dua buah bagan dalam

Gambar 1 dan 2 yang menunjukkan komponen SMJ (Gambar 1) dan bagan alir aktivitas

(Gambar 2) SMJ.

1.4 RUANG LINGKUP PANDUAN

Panduan ini terdiri dari 4 Bagian:

Bagian 1 - Pengenalan Panduan

Bagian 2 - Memberikan peninjauan luas SMJ

Bagian 3 - Text utama Panduan, mengemukakan Prosedur Umum untuk pelaksanaan semua

aktivitas SMJ.

Bagian 4 - Berisi Lampiran yang memberikan keterangan terkait bahwa bukan bagian

Prosedur. Lampiran berisi:

Lampiran 1 Daftar Panduan SMJ

Lampiran 2 Garis besar Ditjen Bina Marga dan DPUP yang berhubungan dengan

pekerjaan jembatan

Lampiran 3 Tugas/Kewajiban Petugas SMJ di Propinsi.

1.5 SIAPA HARUS MENGGUNAKAN PANDUAN

Panduan ini harus digunakan oleh semua petugas yang terlibat dalam aktivitas SMJ sehingga

mereka dapat memperoleh suatu pengertian yang jelas cara kerja SMJ dan bagaimana

aktivitas mereka yang siap dimasukkan kedalam SMJ.

Panduan harus dibaca oleh semua pimpinan di Ditjen Bina Marga dan Bina Marga di Propinsi yang

terlibat dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Perhatikanlah bahwa semua acuan SMJ (BMS) dalam Panduan ini adalah untuk Sistim

Manajemen Jembatan Antar Wilayah = SMJAW (interurban BMS = IBMS).

Apabila diperlukan keterangan Iebih lanjut pada aspek teknis atau aktivitas lain, pemakai harus

mengacu kepada Panduan yang telah ditulis untuk tiap komponen SMJ. Suatu daftar Panduan

dihasilkan untuk SMJ dimasukkan dalam Lampiran 1.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 1-2

2. PANDANGAN UMUM SMJ

2.1 TUJUAN SMJ

Tujuan keseluruhan SMJ adalah memberikan kepada Ditjen Bina Marga dan Bina Marga

Propinsi suatu alat untuk :

• mendukung Pembangunan dan Komunikasi Bangsa melalui suatu fungsi dan

jaringan jembatan yang aman dan untuk

• pemanfaatan dana yang tersedia secara optimum untuk pekerjaan jembatan.

SMJ memberikan fasilitas untuk:

• pencatatan inventarisasi semua jembatan

- SMJ termasuk Sistem Manajemen. Informasi (SMJAW-SIM) dan suatu

"Database" untuk semua jembatan pada jalan Nasional dan Propinsi di

Indonesia yang memberikan akses yang mudah untuk informasi pada semua

jembatan.

• kondisi, lalu lintas dan penilaian daya beban

- semua jembatan diinspeksi dan dinilai untuk Kondisi, Kapasitas Lalu Lintas

dan Daya Beban yang Dipikul.

• identifikasi jembatan untuk penanganan:

- jembatan yang kondisinya rusak, terlalu sempit atau tidak cukup kuat untuk

memikul Ialu lintas normal disaring dan alternatif strategi penanganan

disiapkan untuk perbaikan, perkuatan, pelebaran, penggandaan atau

penggantian. Penanganan yang paling ekonomis dapat ditentukan.

• peringkat prioritas pekerjaan jembatan :

- jembatan-jembatan yang diusulkan untuk ditangani dibuat peringkat dalam

urutan prioritas ekonomis untuk meyakinkan bahwa jembatan-jembatan

ditangani dalam suatu urutan yang bijaksana.

• alokasi dana yang optimum:

- dengan menentukan strategi penanganan yang optimum (paling ekonomis)

untuk suatu jembatan, dan peringkat jembatan dalam urutan prioritas, adalah

meyakinkan bahwa dana dikeluarkan dalam suatu cara yang bijaksana.

• prosedur standar untuk pelaksanaan semua pekerjaan jembatan:

- prosedur standar tersedia untuk setiap kegiatan utama penanganan

jembatan mulai dari survai pendahuluan sampai pada pelaksanaan

konstruksi jembatan dan pemeliharaan. Prosedur dijelaskan secara

lengkap dan berurutan dalam Panduan.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 2-1

2. PANDANGAN UMUM SMJ

2.2 KEGIATAN SMJ

Suatu bagan komponen SMJ yang utama ditunjukkan dalam Gambar 1.

KOMPONEN SMJ

Gambar 1

Keterangan Iebih lanjut mengenai setiap komponen ini diterangkan dalam Bab berikut ini.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 2-2

2. PANDANGAN UMUM SMJ

2.2.1 Kerangka Kerja Kebijaksanaan

Kerangka Kebijaksanaan telah dikembangkan oleh Ditjen Bina Marga pada saat dimulainya periode

perencanaan umum, dan termasuk kebijaksanaan standar kondisi jembatan, standar lebar jalan,

ruas strategi, prioritas ruas, kapasitas beban dan sebagainya.

2.2.2 Pemeriksaan

Ada empat jenis pemeriksaan ditetapkan didalam SMJ untuk mengumpulkan data jembatan.

Pemeriksaan Inventarisasi

Pencatatan jembatan ini dalam database dan pencatatan administrasi, geometrik,

bahan,administrasi, dan data syarat umum.

Pemeriksaan Mendetail

Ini dilaksanakan pada jarak waktu 5 tahun maksimum untuk menilai kondisi detail jembatan dan

semua elemennya. Ada tingkat hirarki untuk elemen jembatan, untuk fasilitas inspeksi, dan

laporan yang dilaksanakan pada kemungkinan tingkat yang paling tinggi. Kondisi jembatan

dan elemen dicatat pada skala nol sampai lima, dengan tingkat nol adalah jembatan atau

elemen dalam kondisi 'baru' dan tingkat lima untuk masa pelayanan tidak lama. Nilai

Kondisi berasal dari suatu seri pertanyaan yang obyektif yang aslinya dikembangkan

oleh Sistem Manajemen Jembatan Denmark dan telah dimodifikasi untuk kondisi

Indonesia. Prosedur ini membantu untuk menghilangkan subyektivitas dari asal mula Nilai

Kondisi.

Suatu Pemeriksaan Detail juga dilaksanakan pada kesimpulan semua pekerjaan jembatan

utama untuk mendapatkan data yang terbaru.

Selama suatu Pemeriksaan Detail, Inspektur Jembatan memeriksa Data Inventarisasi dan ia

dapat membuat rekomendasi untuk penanganan dan Pemeriksaan Khusus.

Pemeriksaan Rutin

IN dilakukan tahunan untuk memeriksa bahwa Pemeliharaan Rutin sedang dilaksanakan

secara efektif dan untuk menemukan setiap keadaan yang tidak dilaporkan yang mungkin

memerlukan Tindakan Darurat.

Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus diperlukan sebagai hasil yang diperoleh dari Pemeriksaan Detail. Suatu

Pemeriksaan Khusus dapat juga diperlukan sebagai bagian pemeriksaan data sebelumnya

untuk pemrograman pekerjaan utama ditentukan dari proses penyaringan pada SMJAWSIM.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 2-3

2. PANDANGAN UMUM SMJ

Suatu Pemeriksaan Khusus adalah penyelidikan detail kerusakan dan sifat material elemen

yang ditetapkan, seperti pengujian inti beton. Pemeriksaan Khusus dapat juga dilaksanakan

untuk menambah Pemeriksaan Detail dalam hal Inspektur Jembatan tidak mempunyai

peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan inspeksi (misainya pemeriksaan dalam air), dan

untuk pemantauan berkala elemen jembatan yang ditetapkan.

2.2.3 Tindakan Darurat

Tindakan Darurat dilakukan apabila kondisi suatu jembatan tidak aman untuk kendaraan dan

pejalan kaki dan bila jembatan ada dalam bahaya yang segera runtuh. Tindakan ini harus

diberi prioritas jika ditentukan bahwa jembatan dalam resiko dan harus tetap berfungsi.

Tindakan yang diambil termasuk rehabilitasi, perbaikan ringan atau berat atau penggantian.

2.2.4 Tingkat Muatan Beban

Tingkat Muatan Beban adalah suatu ukuran beban yang mendukung kemampuan jembatan di

ukur terhadap truk standar untuk jalan (route) dimana jembatan itu berada. (Pada saat ini,

Modul Tingkat Muatan Beban tidak tersedia pada SPJAW-SIM. Tetapi, prosedurnya

dijelaskan pada Peraturan Perencanaan Jembatan).

2.2.5 Sistim Informasi Manajemen (SIM)

SMJAW-SIM membentuk bagian Sistim Informasi Manajemen Ditjen Bina Marga secara

keseluruhan. SMJAW-SIM berisi Database jembatan dan suatu deretan program komputer

yang membolehkan pemakai untuk.

• memasukkan dan mendapatkan kembali data

• menyiapkan laporan standar jembatan

• menanyakan "database" bagi setiap kombinasi keterangan

• Penyaringan, Peringkat dan penyiapan Program Penanganan

• menyiapkan rencana umum Tahunan dan Lima Tahunan.

• menentukan penanganan yang paling ekonomis untuk tiap jembatan.

SMJAW-SIM diintegrasikan dengan Database Jalan Interurban Road Management System

(IRMS ).

2.2.6 DataBase Jembatan

Semua data jembatan yang tersedia disimpan dalam suatu Database Jembatan ditahan pada

tiap propinsi dan di Ditjen Bina Marga Jakarta. Database Jembatan terdiri dari:

- komputerisasi Database Jembatan, dan

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 2-4

2. PANDANGAN UMUM SMJ

- arsip jembatan secara manual, terdiri dari data yang tidak dapat di masukkan

kedalam komputer, seperti bentuk pemeriksaan asli, foto, gambar dan

sebagainya.

2.2.7 Rencana dan Program

Perencanaan dan Pemrograman melibatkan penyiapan Program Kerja untuk Penggantian,

Jembatan baru, Rehabilitasi, Pemeliharaan. SMJ memungkinkan menyiapkan Program

yang harus dilaksanakan dalam cara yang sistimatis dengan memanfaatkan SMJAW-SIM

sebagai alat untuk penyaringan, penilaian ekonomi, peringkat dan penganggaran.

2.2.8 Penyelidikan Jembatan dan Perencanaan Teknik

Setelah program jembatan diselesaikan, penyelidikan lapangan, letak lapangan dan

perencanaan tehnik pendahuluan dilaksanakan sebelum menyelesaikan perencanaan tehnik

pekerjaan jembatan.

Penyelidikan jembatan termasuk

• survai penjajakan

• survai topografi

• penyelidikan tanah

• survai hidrologi

Mengikuti penyelidikan ini, perencanaan detail tehnik dan penyiapan dokumen tender

dilaksanakan.

SMJ mencakup peraturan dan prosedur untuk Perencanaan Tehnik Jembatan, dan

Spesifikasi Standar untuk Konstruksi Jembatan dan Rehablitasi.

2.2.9 Bahan Jembatan

SMJ mencakup prosedur untuk pengelolaan lapangan penyimpanan bahan jembatan utama dan

untuk mengalokasikan bentang jembatan dan komponen jembatan standar yang

disediakan menurut bermacam-macam Kontrak.

2.2.10 Pelaksanaan

SMJ mencakup prosedur standar untuk pengawasan pelaksanaan jembatan dan Panduan

yang menjelaskan bermacam-macam tehnik pelaksanaan konstruksi jembatan.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 2-5

2. PANDANGAN UMUM SMJ

2.2.11 Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pemeliharaan dan Rehabilitasi jembatan yang ada diperlukan untuk mempertahankan fungsi

sebaik-baiknya dan untuk mencegah jembatan runtuh. SMJ mencakup prosedur untuk

Pemeliharaan dan Rehabilitasi jembatan.

2.2.12 Pemantauan

Pekerjaan jembatan dipantau dan data dimasukkan kedalam SMJAW-SIM sehingga pada

setiap saat data yang terbaru yang disimpan didalam "Database" jembatan.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 2-6

3. PROSEDUR UMUM SMJ

Bab ini mengemukakan Prosedur Umum pekerjaan SMJ, termasuk peninjauan luas kerja

Sistem sehingga pembaca akan mengerti hubungan antara aktivitas, waktu dan tanggung jawab.

Suatu Bagan Alir Umum ditunjukkan dalam Gambar 2.. Bagan Alir didasarkan pada aktivitas dari

pada komponen. Semua jembatan dipertimbangkan sebagai bagian bagan ini dan akan

mengalami satu jenis pekerjaan jembatan setiap tahun.

Uraian prosedur mengikuti bbagan alir, sehingga pembaca dapat dengan mudah melihat

dimana aktivitas berputar.

Guna mengidentifikasikan pertanggung jawaban secara umum untuk kerja SMJ, suatu

jadwal aktivitas dan pertanggung jawaban ditunjukkan dalam Gambar 3. Ini menunjukkan

aktivitas yang mengacu pada Bagan Alir, bersama-sama dengan organisasi yang

bertanggung jawab dan waktu yang direkomendasikan untuk melaksanakan aktivitas. Agar

supaya menyederhanakan bagan, sub aktivitas, khususnya untuk proses penganggaran

(penyiapan DUP, Satuan Ill, DIP dan lain-lain) tidak tercakup. Prosedur tersebut

didokumentasikan dalam Panduan Ditjen Bina Marga yang lain dan SMJ .

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-1

3. PROSEDUR UMUM SMJ

SMJ - BAGAN ALIR

Gambar 2

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-2

3. PROSEDUR UMUM SMJ

Gambar 3 - Kegiatan Umum Operasi SMJ

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-3

3. PROSEDUR UMUM SMJ

AKTIVITAS SMJ URAIAN DANA DARI DILAKUKAN

OLEH

REFERENSI

BAHAN DAN

PERALATAN

PENGUMPULAN DATA - PEMERIKSAAN

Persiapan Program

Pemeriksaan

Pada setiap akhir tahun program

pemeriksaan untuk tahun mendatang

harus ditentukan dengan menggunakan

SMJAW-SIM dan dana pasti.

Rutin Pengawas SMJ Komputer SMJ

. Panduan IBMS MIS

. Panduan Rencana &

Program IBMS

Pemeriksaan Inventarisasi Pemeriksaan pertama jembatan pada awal

SMJ.

PBO - APBN. Inspektur

Jembatan

Propinsi

Panduan Pemeriksaan

SMJ Peralatan

Pemeriksaan

Pemeriksaan Inventarisasi -

setelah pekerjaan baser

Setelah jembatan baru dibangun atau

melaksanakan pekerjaan rehabilitasi.

Pengawas

Jembatan

Inspektur

Jembatan

Propinsi

Mobil SMJ Panduan

Pemeriksaan SMJ

Pemeriksaan Mendetail Merinci evaluasi kondisi jembatan dan

semua elemen. Termasuk memperbaharui

inventarisasi

PBO - APBN. Inspektur

Senior.

Panduan Pemeriksaan

SMJ

Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan tahuan untuk melaporkan

kualitas dari pemeliharaan dan setiap

perbaikan darurat atau panting.

PBO atau

Proyek

Pemeliharaan

Inspektur

Cabang

Panduan Pemeriksaan

SMJ

Masukan data Inspeksi ke

Komputer

Cek dan masukkan data ke Komputer SMJ

di Propinsi

PBO. Operator atau

Inspektur PB

Komputer SMJ

Holding File SMJ

Laporan Pemeriksaan Rutin Laporan dikirim dari Cabang ke DBM.

Pemeliharaan Rutin dgn Kontrak: Laporan

di kirim ke Kepala Dines Bina Marge untuk

diambil tindakan melalui proyek.

Pemeliharaan Rutin dengan kontrak harian:

laporan diambil tindakan oleh Pengawas di

Cabang dan salinan ke Pengawas SMJ

PBO atau

Proyek

Pemeliharaan

Inspektur

Cabang.

Arsip Data Inspeksi. Buku data, photo dll di arsip din Arsip Data

SMJ.

PBO. Petugas Arsip

atau Inspektur

PB

Arsip Data SMJ

Kirim Data ke Jakarta. Dikirim secara bulanan data SMJ ke

Jakarta untuk dimasukkan ke Databas

jembatan pusat – dikirim dengan disket

atau melalui modem

PBO. Pengawas SMJ Disket. modem

Penerimaan data yang

dikirim dari Propinsi dan

Pemasukkan Data

Penerimaan data SMJ dari Propinsi

dan dimasukkan ke Database Pusat

SMJ.

Rutin Operator di

Bipran,

Kordinator SMJ

Komputer SMJ

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-4

3. PROSEDUR UMUM SMJ

AKTIVITAS SMJ URAIAN DANA DARI DILAKUKAN

OLEH

REFERENSI

BAHAN DAN

PERALATAAN

RENCANA DAN PROGRAM

Pengoperasin Komputer SMJ Komputer SMJ berisi database jembatan

dan program yang dibutuhkan untuk

menjalankan Rencana dan Program SMJ

dan komponen Pemrograman. Ini adalah

pusat SMJ dan harus dioperasikan setiap

hari untuk perencanaan dan kontrol untuk

semua aktivitas jembatan

Dana Rutin den

PBO

Pengawas SMJ Komputer SMJ

Panduan IBMS-SIM

Panduan Rencana &

Program IBMS

Menggunakan Komputer

SMJ.

Pengoperasian Komputer SMJ Rutin. Pengawas SMJ

dan staff lain di

DBM – Seksi

Perencanaan

Kepalan Seksi

Perencanaan

Meninjau ulang

kebijaksanaan perencanaan

dan kerangka kerja

Kebijaksanaan berhubungan dan

pembangunan Nasional dan Propinsi,

transportasi darat, kebijaksanaan

manajemen jembatan dan prioritas dan

membuat standar.

Rutin. Kebijaksanaan

Nasional -

BIPRAN dan

seksi Jembatan

(sub-seksi

Perencanaan)

dikoordinasikan

oleh

BAPPENAS,

Dept.

Perhubungan

Darat dli.

Kebijaksanaan

Propinsi – oleh

DBM seksi

Perencanaan di

koordinasikan

oleh BAPPEDA

dan dibawah

petunjuk

Bipran.

Laporan

Pembangunan,

BAPPENAS,

BAPPEDA,

Kebijaksanaan yang

sekarang dalam

pengembangan

Prioritas ruas jalan Siapkan prioritas untuk ruas jalan dan

desakan ruas

Desakan ruas akan diatur pada awal

periode perencanaan dan setelah ada

persetujuan antara Bipran dan Sub DBM.

Dokumen yang menjelaskan desakan ruas

untuk periods perencanaan akan dibuat

melalui Direktur Bipran setelah

berkonsultasi dengan Propinsi.

Rutin. Jalan Nasional

Bipran yang

berhubungan

dengan DBM.

Jalan Propinsi -

DBM meialui

Kepala sektor

Perencanaan ke

Pengawas SMJ

Pedoman

Kebijaksanaan SMJSIM

Skrining. Jalan program skrining untuk semua

jembatan di propinsi

Rutin. Pengawas SMJ

Engineer

Perencanaan.

SMJ-SIM

Jalan modul R&P pada

komputer:

program tahunan program 5

tahunan

Siapkan program indikatif untuk

perencanaan jangka panjang

Rutin Pengawas SMJ

Engineer

Perencanaan.

•Panduan Rencana &

Program IBMS

• SMJ-SIM

Usulkan program untuk

melalukan Pemeriksaan

Khusus

Dari ranking teknis siapkan defter jembatan

dimana Pemeriksaan Khusus dibutuhkan

Survai

Konstruksi

Proyek

Rehabilitasi dan

Penggantian

Ahli

Penyelidikan

Jembatan

SMJ-SIM

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-5

3. PROSEDUR UMUM SMJ

AKTIVITAS SMJ URAIAN DANA DARI DILAKUKAN

OLEH

REFERENSI

BAHAN DAN

PERALATAAN

Pemeriksaan Khusus Dan Pemeriksaan Mendeteil dan skrining

dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut

oleh ahli pada problem yang spesifik.

Survai Konstruksi

Proyek

Rehabilitasi dan

Pengantian

Seorang ahli

tergantung sifat

pemeriksaan

Pemasukan data ke Komputer

SMJ

Masukkan data Pemeriksaan Khusus ke

komputer di propinsi

Seperti diatas Operator untuk

Pengawas SMJ

SMJAW-SIM

Laporan pemeriksaan khusus Laporan Pemeriksaan Khusus dikirim ke

Kepala seksi Sub-OBM bila dilakukan oleh

Cabang. Salinan dikirim ke Pelaksana dan

Bipran untuk review.

Seperti diatas Pengawas SMJ Laporan SMJAWSIM

Pemeriksaan Lapangan Jembatan Lakukan pemeriksaan lapangan jembatan

termasuk jembatan yang direkomendasi,

tipe dan benteng jembatan, tipe bangunan

bewah awal, lebar arus sungai dan

elevasi lentai luntuk jembatan barul. Ini

termasuk

• pendahuluan

• topografi

• hidrologi

• pemeriksaan tanah

PBO. Ahli Pemeriksaan

Jembatan

Panduan

Pemeriksaan

Jembatan SMJ

Peralatan

Laporan pada pemeriksaan

jembatan

Pengumpulan data dan layout dll dikirim ke

Pelaksana yang terkait untuk di review

dengan konsultasi bersama Bipran

PBO. Ahli Pemeriksaan

Jembatan

Laporan

Pemeriksaan

Pengumpulan data tambahan

untuk perencanaan

Pengumpulan data untuk perencanaan

termasuk:

• pembenanan

• lokasi gelian

• data curah hujan

PBO. Ahli Perencanaan Kepala PBO.

Siapkan Strategi Penanganan Penanganan alternative disiapkan untuk

evaluasi ekonomi

PBO Pengawas SMJ

Pimpro Penggantian

Jembatan

Panduan

Pemeliharaan dan

Rehabilitasi SMJ

Evaluasi Penanganan Analisa penanganan menggunakan

SMJAW-SIM untuk menentukan

penanganan optimum setiap jembatan

Rutin Pengawas SMJ SMJAW-SIM

Ranking Lakukan ranking ekonomi dari jembatan

yang diusulkan

Rutin Pengawas SMJ SMJAW-SIM

Perbaharui SMJ-SIM untuk proyek

berjalan dan jembatan yg dipilih

Perbaharui database dengan semua proyek

yg sedang berjalan dan biaya yg

dibutuhkan pade tahun mendatang

ditambah semua proyek jembatan yg

sedang dipilih karena alasan sosial atau

politis

Rutin Pengawas SMJ SMJAW-SIM

Pendanaan Masukkan dana yang tersedia dan

tentuken program untuk tahun mendatang

Rutin Pengawas SMJ SMJAW-SIM

Kesimpulan Program Tahunan

(Propinsi)

Siapkan program akhir untuk Penggantian

dan Rehabilitasi

Tinjau Program Tahunan Ditinjau oleh Pelaksana & Bipran Rutin Pelaksana dan

Bipran Subdit.

Jembatan

Usulan program

Propinsi

Kesimpulan Program Akhir Rutin Bipran Pelaksana

Sub Dines Sine

Marge

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-6

3. PROSEDUR UMUM SMJ

AKTIVITAS SMJ URAIAN DANA DARI DILAKUKAN

OLEH

REFERENSI

BAHAN DAN

PERALATAAN

Siapkan Dokumen Satuan III

Pilih DIP

PELAKSANAAN

Pemantauan proses jembatan Laporan jembatan dalam

pembangunan atau rahabilitasi melalui

SIM.

Laporan diperbaharui pada akhir setiap

bulan

Rutin Pengawas SMJ

dan Pimpro

SMJAW-SIM

3.1 KERANGKA KERJA KEBIJAKSANAAN

Kerangka kerja kebijaksanaan menetapkan Standar yang dilakukan oleh SMJ. Ini

menetapkan kriteria yang pantas untuk parameter yang bersangkut paut (relevant) dalam

SMJ sebagai berikut: .

• "discount rate" untuk analisa ekonomi

• kapasitas beban pada setiap jalan

• prioritas luas

• tingkat kondisi jembatan yang dapat diterima

• jembatan dan standar lebar jalan

• pertanggung jawaban perencanaan teknik dan sebagainya

Pada tahun 1992 Standar adalah sebagai berikut:

• "discount rate" 15

• muatan beban - gandar 10 ton pada Jalan Strategis

- gandar 8 ton pada Jalan yang Tidak Strategis

• prioritas ruas - Arteri Nasional tingkat 1

- Kolektor Nasional & Arteri Propinsi tingkat 2

- Kolektor Propinsi tingkat 3

• Kondisi jembatan yang Iayak bernilai 2 atau Iebih baik, misalnya 0, 1, 2

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-7

3. PROSEDUR UMUM SMJ

�� Standar lebar jembatan dan jalan.

Lalu lintas rata-rata tahunan (LLRT) Lebar iembatan/ialan minimum (meter)

< 3000 4,5

3000 - 8000 6,0

8000 - 20000 7,0

> 20000 14,0

�� Bertanggung jawab untuk perencanaan teknik (mengacu Bab 3.13.1 )

3.2 PEMERIKSAAN JEMBATAN

Ada 4 jenis Pemeriksaan Jembatan yang dilakukan untuk menghimpun data yaitu

Inventarisasi, Detail, Rutin dan Khusus. Uraian singkat masing-masing diberikan dalam Bab

2.2.2.

3.2.1 Umum

Suatu Bagan Alir untuk Pemeriksaan ditunjukkan dalam Gambar 4.

Gambar 4 - Pandangan Umum Pemeriksaan Jembatan

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-8

3. PROSEDUR UMUM SMJ

Pemeriksaan Inventarisasi SMJ dilaksanakan pada awal SMJ untuk mencatat jembatan

dalam SMJ dengan data berikut:

• data Administrasi

• data Geometri

• data Bahan

• Data Kondisi Umum komponen utama

Pemeriksaan Inventarisasi juga dilaksanakan sebagai bagian dari Pemeriksaan Mendetail

setelah pekerjaan utama diselenggarakan pada suatu jembatan untuk memperbaharui data umum.

Setelah semua jembatan didaftar, Pemeriksaan Inventarisasi hanya diperlukan setelah

pekerjaan jembatan utama, misalnya penggantian, pelebaran, perkuatan atau penggandaan.

Pemeriksaan ini harus membentuk bagian pemeriksaan akhir pekerjaan jembatan dan

dicakup oleh anggaran untuk. Pengawasan pelaksanaan jembatan.

Pemeriksaan Rutin dilaksanakan tahunan pada tiap jembatan untuk memeriksa bahwa

Pemeliharaan Rutin sedang dilaksanakan dan melaporkan setiap Tindakan Darurat yang

diperlukan, khususnya berkenaan dengan aliran air.

Pemeriksaan Mendetail dilaksanakan pada semua jembatan paling sedikit sekali setiap lima

tahun. Pemeriksaan Mendetail biasanya tidak dilaksanakan pada gorong-gorong yang kecil,

lintasan basah dan jembatan yang panjangnya kurang dari enam meter. Data Pemeriksaan

Detail digunakan untuk Menyaring dan Membuat Peringkat jembatan untuk prioritas

penanganan. (Pada awal SMJ, Pemeriksaan Mendetail dilakukan pada jembatan dengan

Nilai Kondisi 2 atau lebih tinggi, sehingga jembatan dalam hal ini memerlukan beberapa

penanganan telah diperiksa). Pemeriksaan Detail (termasuk memperbaharui Data

Invetarisasi), juga dilaksanakan setelah pekerjaan utama, sehingga Database diperbaharui

dengan data yang benar.

3.2.2 Personil

Pemeriksaan Inventarisasi dilaksanakan sekarang oleh Inspektur Jembatan Propinsi ketika

melakukan suatu Pemeriksaan Detail pada penyelesaian pekerjaan utama pada jembatan.

Pemeriksaan Mendetail dilaksanakan oleh Inspektur Jembatan Propinsi Dinas PU Bina Marga

atau Sub Dinas Bina Marga, dibawah pengawasan Pengawas SMJ .

Pemeriksaan Rutin umumnya dilaksanakan oleh inspektur cabang dari Kantor Cabang Dinas Bina

Marga, dibawah pengarahan Pengawas SMJ dan Inspektur Propinsi.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-9

3. PROSEDUR UMUM SMJ

3.2.3 Perencanaan Umum dan Penganggaran untuk Pemeriksaan Jembatan

Pemeriksaan jembatan harus direncanakan dan dana harus dialokasikan. Dana untuk

Pemeriksaan disediakan dari APBN dan IPJP melalui P3TNas untuk pemeriksaan jembatan

pada Jalan Nasional, dan P3TProp untuk jembatan pada Jalan Propinsi.

3.2.4 Pemeriksaan Rutin dan Mendetail

Dalam bulan September tiap tahun Pengawas BMS harus menyiapkan suatu daftar

jembatan yang memerlukan Pemeriksaan Rutin dan Detail dalam tahun berikutnya. Daftar

Daftar ini disiapkan pada PSJAW-SIM melalui modul "Program Pemeriksaan".

Pengawas SMJ harus memperkirakan beaya pemeriksaan yang diperhitungkan

• Beaya transport

- Operasi kendaraan dan pemeliharaan Biaya ferry

- Ongkos penerbangan

• Beaya pemeriksaan

- Akomodasi

- Uang saku .

• Biaya perangkat keras

- Beaya peralatan

- Pencetakan formulir

- Pengarsipan dan proses film

- Penggantian/perbaikan peralatan standar

• Pengesahan data dan masukan.

Didalam perencanaan untuk Pemeriksaan, Pengawas SMJ harus mengizinkan 3 - 4

jembatan tiap hari diperiksa untuk Pemeriksaan Mendetail, dan 10 - 20 jembatan tiap hari

untuk Pemeriksaan Rutin.

Umumnya, kira-kira 20 - 25% jembatan dalam tiap propinsi harus mengalami suatu

Pemeriksaan Mendetail tiap tahun, kecuali lintasan basah, gorong-gorong dan jembatan

yang sedang berlangsung atau diprogramkan untuk pekerjaan dalam tahun berikutnya.

Semua jembatan yang lain (kecuali pekerjaan yang sedang berlangsung atau diprogram untuk

pekerjaan dalam tahun berikutnya) harus dilakukan Pemeriksaan Rutin tiap tahun.

Catatan: Pada saat ini BIPRAN mengkoordinasi penyiapan dan pelaksanaan Pemeriksaan

Mendetail sampai aktivitas menjadi institusional penuh pada DPUP.

3.2.5 Pelaksanaan Pemeriksaan

Semua pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan "Panduan Pemeriksaan Jembatan"

SMJ.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-10

3. PROSEDUR UMUM SMJ

3.2.6 Pelaporan, Masukan Data dan Audit Data

Semua Laporan Pemeriksaan Jembatan harus diserahkan kepada Pengawas SMJ yang akan

menyelenggarakan pemasukan data kedalam SMJAW-SIM.

Tiap Propinsi, ada arsip yang ditahan untuk Data Pemeriksaan Jembatan "Arsip Yang

Ditahan Pemeriksaan Jembatan ". Laporan Pemeriksaan ditahan dalam arsip ini sampai

diperiksa dan dimasukkan kedalam SMJAW-SIM.

Data harus diaudit lebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam SMJAW-SIM, karena semua

aktivitas sub urutan tergantung kepada kebenarannya.

Pengawas SMJ bertanggung jawab harus meyakinkan bahwa Data Pemeriksaan Jembatan

dimasukkan kedalam komputer dalam waktu 14 hari setelah pemeriksaan dilaksanakan.

Setelah data dimasukkan kedalam SMJAW-SIM, Pengawas BMS harus mengarsipkan

Laporan Pemeriksaan bersama dengan foto dan klise dalam "Arsip Data Jembatan" untuk

jembatan yang khusus.

Laporan Pemeriksaan Rutin dari Cabang Bina Marga harus dikirimkan tiap bulan kepada

Pengawas SMJ.

Salinan Laporan Pemeriksaan, bersama dengan turunan (copy) klise film dan satu set foto

harus dikirimkan kepada koordinator SMJ di BIPRAN.

3.3 PEMERIKSAAN KHUSUS

3.3.1 Umum

Pemeriksaan Khusus dapat dianjurkan oleh Inspektur selama suatu Pemeriksaan Mendetail

apabila:

• Inspektur tidak dapat menyelesaikan sisa pemeriksaan karena kesulitan jalan

masuk (seperti dibawah lantai atau didalam air)

• Peralatan khusus diperlukan untuk menyelidiki kerusakan yand dicurigai, seperti

pemeriksaan untuk inti beton

• Pemantauan elemen yang ditetapkan diperlukan untuk mendapatkan

gerakan yang tidak dapat diidentifikasi selama suatu pemeriksaan

tunggal.

Ada tiga jenis Pemeriksaan Khusus:

• Pemeriksaan Tambahan

Suatu pemeriksaan elemen jembatan lainnya yang tidak dapat dinilai atau

diperiksa selama suatu Pemeriksaan Mendetail kecuali menggunakan

peralatan khusus. Peralatan atau sumber daya yang diperlukan dapat

termasuk perancah untuk pemeriksaan lantai atau penyelaman untuk

pemeriksaan dalam air.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-11

3. PROSEDUR UMUM SMJ

• Pemeriksaan Bahan

Suatu pemeriksaan dan penilaian kerusakan dan sifat bahan elemen yang

ditetapkan tidak dapat diperiksa secara visual atau yang memerlukan

penyelidikan seorang ahli. Contohnya adalah pemeriksaan beton dan

penaksiran masalah pengaman air dan penanganan.

�� Pemeriksaan Pemantauan

Pemantauan kondisi (biasanya geometri) dari elemen jembatan yang

ditentukan. Peralatan khusus untuk pengujian atau tingkat pengukuran

biasanya ditentukan.

3.3.2 Personil

Pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Ahli Tehnik dengan keahlian khusus tertentu dari

Pemeriksaan Khusus yang diperlukan..

Umpamanya, penyelidikan pengaman suatu jembatan harus dilaksanakan oleh tenaga ahli

dari PUSLITBANG AIR. Penyelidikan Bahan harus dilaksanakan oleh Ahli Tehnik dari

PUSLITBANG JALAN. Dalam beberapa kasus, Propinsi akan mempunyai peralatan

yang diperlukan dan personil di laboratorium Propinsi di KANWIL.

Petunjuk dari staff Sub Direktorat Perencanaan Jembatan di BIPRAN harus di utamakan.

3.4 TINGKAT MUATAN BEBAN JEMBATAN

Penetapan daya dukung beban suatu jembatan harus dilaksanakan pada jembatan apabila

rehabilitasi sedang dipertimbangkan dan ada keraguan tentang daya dukung beban

jembatan. Adalah tidak perlu untuk menilai beban jembatan yang akan diganti atau

jembatan dalam kondisi baik (kecuali ada keraguan daya beban).

Penilaian beban dilaksanakan sesuai prosedur pada "Peraturan Perencanaan Jembatan".

Apabila ada keraguan tentang daya beban jembatan, Kepala Sub Direktorat Teknik

Perencanaan Jembatan, Direktorat BIPRAN harus diberitahu, dan ia akan mengambil

tindakan yang diperlukan.

3.5 TINDAKAN DARURAT

Apabila Inspektur merekomendasikan Tindakan Darurat, hal ini harus dilaporkan oleh

Inspektur Jembatan Propinsi atau Inspektur Cabang Iangsung kepada Pengawas SMJ, yang

akan mengambil tindakan yang tepat.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-12

3. PROSEDUR UMUM SMJ

Jembatan yang memerlukan Tindakan Darurat harus diberikan prioritas tinggi. Pengawas

SMJ harus segera melaporkan kepada Kepala Seksi Perencanaan Umum, semua jembatan

memerlukan Tindakan Darurat dan mereka harus mendiskusikan Iaporannya dengan

Inspektur dan menentukan tindakan apa yang diperlukan. Tergantung kepada keadaan,

segera suatu kunjungan kelapangan harus dilakukan untuk memastikan kesulitan alam dan

perbaikan yang diperlukan.

Suatu keputusan harus dibuat apakah jembatan memerlukan perbaikan segera atau apakah

pekerjaan dapat ditunda sampai Proyek Rehabilitasi yang akan datang.

Dalam SMJAW-SIM tercakup Laporan Tindakan Darurat No. IBMS-AR1 yang memuat

semua jembatan yang memerlukan Tindakan Darurat pada setiap saat. Laporan ini harus

diperiksa dan Data Jembatan diperbarui setelah diambil tindakan.

Apabila dana darurat diperlukan, Propinsi akan menggunakan untuk penyediaan 'Bencana Alam'

dari Ditjen Bina Marga.

3.6 SMJAW-SIM DAN DATABASE JEMBATAN

3.6.1 Umum

Sistim Informasi Manjemen (SMJAW-SIM) termasuk:

• Database Jembatan

• suatu program SMJ untuk Pemasukan Data, manipulasi data dan analisa,

Pelaporan Standar, Pemantauan dan pertanyaan database.

SMJAW-SIM adalah suatu alat dimana perencana jembatan dapat melakukan kewajiban

rutin mereka dengan efisiensi yang Iebih tinggi. SMJAW-SIM adalah subsistem SIM Bina

Marga.

Database jembatan harus dipelihara dan diperbarui melalui Laporan Pemeriksaan dan

Pemantauan dari Proyek Penggantian dan 'Rehabilitasi Jembatan.

Di propinsi-propinsi, kerja harian komputer SMJ adalah tanggung jawab Pengawas SMJ

dibawah pengarahan Kepala Seksi Perencanaan.

SMJAW-SIM dan Database Jembatan menyediakan pemakai suatu variasi besar keterangan

yang berguna. Sebagian besar keterangan didapatkan kembali pada Laporan Standar, tetapi

fasilitas tersebut juga memberikan pertanyaan Database dalam suatu cara yang umum.

Prosedur untuk melaksanakan ini diberikan dalam Panduan Sistem Informasi Manajemen

/BMS.

Pekerjaan harian SMJ termasuk sebagai berikut :

• tinjauan data jembatan

• penyiapan program pemeriksaan

• pelaporan kondisi jembatan

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-13

3. PROSEDUR UMUM SMJ

�� evaluasi strategi penanganan untuk jembatan

�� pelaporan jembatan yang memerlukan Tindakan Darurat

�� penyiapan Pekerjaan Program Indikatif

�� memantau kemajuan pelaksanaan.

Di Ditjen Bina Marga, kerja SMJ adalah tanggung jawab koordinator SMJ di Sub Direktorat

Perencanaan Jembatan.

Kerja harian SMJ di Ditjen Bina Marga termasuk juga aktivitas semacam dengan Propinsi.

Kadangkala, operasi kerja lebih diarahkan kepada pemeriksaan data, perencanaan umum

jangka panjang, penyiapan Program Tahunan dan pengelolaan seluruh sistim. Petunjuk dan

pengarahan kerja SMJ tersedia diberikan melalui Kepala Sub Direktorat Perencanaan

Jembatan dan Koordinator SMJ.

3.6.2 Berhadapan dengan IRMS

SMJ menggunakan data Iangsung dari IRMS (Interurban Road Management System). Data

dirubah di BIPRAN melalui jaringan Daerah Lokal yang menghubungkan kedua Sistim

tersebut.

SMJAW-SIM menggunakan Data Program Jalan dari IRMS untuk membuat prioritas

Program Pekerjaan Jembatan.

Data berikut dari IRMS digunakan oleh SMJ:..

�� biaya operasi kendaraan (dengan jenis kendaraan)

�� data lalu lintas tiap luas dan ruas suffix

�� data titik acuan

�� perkiraan angka pertambahan lalu lintas

�� kondisi jalan

�� ebar jalan

�� program pekerjaan jalan

Di Propinsi, data diubah atas dasar bulanan oleh BIPRAN dengan "floppy disk". Prosedur

untuk pengubahan data diterangkan pada "Panduan Sistim Manajemen Informasi IBMS".

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-14

3. PROSEDUR UMUM SMJ

3.6.3 Back-up Data

Data Jembatan harus di backup setiap minggu oleh Pengawas SMJ. Setiap akhir bulan

"copy" data harus dikirimkan kepada Koordinator SMJ di BIPRAN untuk pembaruan

database pusat.

" Data disk" harus dialamatkan kepada :

Koordinator BMS

Sub Direktorat Jembatan

Direktorat Bina Program Jalan

Departemen Pekerjaan Umum

JI Pattimura 20

Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

3.7 PENYARINGAN DAN TEKNIK PERINGKAT

Penyaringan adalah memfilter jembatan yang memerlukan dasar penanganan berdasarkan

pada kebijaksanaan yang berlaku. Penyaringan dapat dilaksanakan setiap waktu, tetapi

harus dilaksanakan dalam bulan Agustus tiap tahun, sebagai persiapan untuk Program

Tahunan tahun berikutnya.

Tujuan penyaringan adalah untuk meng-identifikasi jembatan dengan:

�� kondisi rusak

�� kapasitas lalu lintas yang tidak memadai

�� kapasitas beban yang tidak mencukupi.

Model Penyaringan SMJAW-SIM menggunakan data dalam data base jembatan untuk

menentukan penanganan indikatif untuk tiap jembatan. Penanganan ini harus ditegaskan

oleh Pengawas SMJ atau Ahli Teknik Perencanaan Umum dengan pemeriksaan lapangan,

sebelum jembatan dipilih-untuk pekerjaan besar.

Jembatan yang disaring kemudian diberikan suatu Penilaian, yaitu suatu fungsi Nilai

Kondisi, kepentingan elemen, kepentingan jalan, Tanda Lalulintas dan Tanda Berat.

Jembatan pada Daftar Ranking teratas adalah yang paling memerlukan penanganan dan

oleh karena itu yang harus menerima prioritas Program Pekerjaan jika secara ekonomi

penting.

3.8 PENILAIAN EKONOMI DAN PERINGKAT

Setelah proses Skrining pada Modul Rencana SMJAW-SIM, jembatan harus diberi peringkat

dalam urutan prioritas ekonomi. Hal ini dapat dilaksanakan pada Modul Rencana dengan

menggunakan pilihan Peringkat Ekonomi.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-15

3. PROSEDUR UMUM SMJ

3.9 TAHUNAN WAKTU SEKARANG DAN RENCANA LIMA TAHUNAN

Setelah melakukan Penyaringan dan Evaluasi Ekonomi pada Modul Rencana, SMJAW-SIM

menghasilkan suatu Draft Tahunan Waktu Sekarang dan Program Lima Tahunan. Program ini

adalah 'Waktu Sekarang', sampai data dimana penanganan dianjurkan dengan

penyaringan ditegaskan. (lihat Bab 3.10). Lebih lanjut biaya yang dihasilkan dalam

program ini, adalah biaya yang harus ditegaskan oleh Perencana Jembatan, khususnya

untuk rehabilitasi. Adalah merupakan persyaratan SMJ bahwa penanganan jembatan harus

diperiksa dan harus mengalami suatu penilaian Strategi Penanganan pada Modul Program

SMJAW-SIM.

3.10 PEMERIKSAAN DATA, SURVAI LAPANGAN DAN PROGRAM PENANGANAN

Keluaran dari Penyaringan adalah suatu rekomendasi penanganan yang dianjurkan, seperti

Penggantian, Rehabilitasi atau Pelebaran, dan suatu biaya waktu sekarang untuk

penanganan.

Penanganan yang dianjurkan harus ditegaskan. Ini melibatkan:

• memeriksa data dengan mengecek Laporan Pemeriksaan, foto

• melaksanakan survey lapangan bila diperlukan untuk menegaskan

penanganan atau penanganan alternatif khususnya untuk pekerjaan utama.

• penugasan Pemeriksaan Khusus bila diperlukan (khususnya untuk

perbaikan beton yang luas atau untuk pekerjaan pengaman sungai).

Acuan harus dibuat untuk semua Laporan yang didapat seperti Pemeriksaan Mendetail,

Pemeriksaan Khusus, Arsip Data Jembatan dan foto, data jalan dan sebagainya.

Strategi Penanganan disiapkan mengguna.kan pilihan Strategi Penanganan pada Modul

Program SMJAW-SIM. Pada dasarnya melibatkan pertimbangan 2 atau 3 penanganan

alternatif dan penentuan masing-masing Net Present Value (NPV), dan menyatukan dengan

N.P.V. yang terendah (lebih waktu 10 tahun). Biaya termasuk biaya pemilikan dan biaya

pemakai jalan.

Strategi Penanganan harus dipersiapkan untuk semua elemen dengan Nilai Kondisi 2 atau

lebih, sehingga elemen diperbaiki atau diganti untuk memperbaiki kondisi jembatan dan

semua komponennya sampai paling sedikit Nilai Kondisi 1. Sebuah Strategi dapat

mencakup beberapa penanganan lebih dari satu tahun. Sebuah jembatan harus mempunyai

sisa umur paling sedikit 10 tahun setelah penanganan. Apabila ini bukan halangan,

penanganan lain dalam waktu 10 tahun waktu perencanaan umum harus ditentukan dan

termasuk dianalisa dalam Strategi Penanganan.

Jembatan kemudian di peringkat secara ekonomis dan menyelesaikan daftar usulan

jembatan.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-16

3. PROSEDUR UMUM SMJ

3.11 PENYIAPAN PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK

SMJAW-SIM digunakan untuk penyiapan program bagi perencanaan teknik jembatan.

Apabila mungkin, jembatan harus direncanakan satu tahun sebelum pelaksanaan

dijadwalkan. Ini khususnya untuk bentang panjang dan jembatan berbentang ganda,

apabila alternatif letak jembatan dan penyelidikan lapangan Iebih lanjut perlu dilakukan.

Dalam SMJAW-SIM tercakup pilihan untuk menetapkan program perencanaan, didasarkan

mengikuti :

Tahun Kegiatan

1 Perencanaan umum dan Pemrograman – Menyiapkan

program Penggantian untuk Tahun ke-2 dan program

Penggantian yang diusulkan untuk Tahun ke-3 dan

ke-4. Menyiapkan Program Perencanaan Tehnik

untuk tahun ke-2.

2 Perencanaan tehnik jembatan yang dilaksanakan

dalam Tahun ke-3 dan 20 % pertama diperingkatkan

untuk Tahun ke-4, dan jembatan dimana perencanaan

tidak selesai untuk Tahun ke 2.

3 Penggantian jembatan dilaksanakan.

Tentunya aktivitas mengikuti putaran yang teratur, dana dilaksanakan setiap tahun.

Adalah penting bahwa petunjuk waktu untuk perencanaan teknik diperhitungkan bilamana

menyiapkan Program Pekerjaan Tahunan.

3.12 PENYIAPAN DAN MENINJAU PROGRAM ANGGARAN

Mengikuti Evaluasi Ekonomi dan Peringkat; Proyek Jembatan didokumentasikan oleh Seksi

Perencanaan di Sub Dinas Bina Marga dan Dinas PU Bina Marga. Dokumen DPU menyusun daftar

proyek yang diusulkan untuk pendanaan dalam tahun fiskal bersamaan dengan draft program

jembatan lima tahunan, yang disiapkan sebelum pertengahan September tiap tahun sesuai

dengan jadwal perencanaan umum Departemen Pekerjaan Umum.

Usulan proyek jembatan pada Jalan Nasional ditinjau ulang oleh DITPEL dan BIPRAN dan

proyek pada Jalan Propinsi direview oleh BAPPEDA, Gubernur dan Dep. Dalam Negeri.

Pertanggung jawaban diringkas sebagai berikut

(i) Program Pekerjaan disiapkan oleh Seksi Perencanaan Umum di Sub Dinas Bina

Marga, atau oleh Sub Dinas Bina Program di Dinas PU Bina Marga.

(ii) Pemrograman dikoordinasi dan dibantu oleh Sub Direktorat Perencanaan Teknik.

(iii) Seksi Perencanaan Umum menyiapkan dokumen DUP dan Draft program

anggaran 5 di BIPRAN.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-17

3. PROSEDUR UMUM SMJ

(iv) DITPEL memeriksa usulan proyek untuk pendanaan APBN dan mengirimnya

kepada BIPRAN.

(v) Pencalonan proyek untuk pendanaan APBD Propinsi dikirim kepada kantor

Gubernur untuk diperiksa oleh Gubernur, BAPPEDA dan Departemen Dalam

Negeri.

Anggaran Nasional

Usulan pekerjaan jembatan dalam DraftTahunan dan Lima Tahunan program anggaran akan

diperiksa oleh DITPEL dan BIPRAN. Perbaikan Program Tahunan digabungkan dalam

dokumen SATUAN III yang mendaftar semua usulan Anggaran Tahunan untuk proyek yang

diadministrasikan oleh Ditjen Bina Marga.

Pemrograman untuk tahun kemudian dalam program Lima Tahunan disesuaikan oleh Seksi

Perencanaan Umum Sub Dinas Bina Marga dan Dinas PU Bina Marga setelah Program

Tahunan diselesaikan.

Usulan SATUAN III dirundingkan oleh BIPRAN atas nama Ditjen Bina Marga dengan

BAPPENAS dan Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan. Perundingan ini

biasanya selesai pada akhir Desember. Perubahan dokumen SATUAN III diajukan kepada

Menteri Pekerjaan Umum pada saat ini.

Proyek yang ditetapkan dalam SATUAN III didokumentasikan masing-masing dalam

dokumen DIP. Konsep dokumen DIP disiapkan oleh PERINTAL dan DITPEL. Dokumen DIP

yang terakhir dikeluarkan bersama oleh BAPPENAS dan Departemen Keuangan.

Anggaran Propinsi

Anggaran Propinsi dikerjakan dua tingkat. Beberapa Proyek Propinsi diberi dana dari

sumber pendanaan APBN dan Pinjaman Luar Negeri. Proyek ini harus ditinjau dan diproses

dengan cara yang sama dengan proyek Nasional. Proyek yang didanai sepenuhnya murni

dari sumber Propinsi ditinjau oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Pertanggung jawaban diringkas sebagai berikut

(i) BIPRAN mengkonsultasikan kepada BAPPENAS, Direktorat Jenderal Anggaran

dan Departemen Dalam Negeri untuk menetapkan anggaran APBD dan IPJP bagi

proyek yang tidak dapat dibiayai oleh APBN.

(ii) DITPEL dan PERINTAL menyiapkan konsep dokumen DIP untuk pendanaan proyek

IPJP.

(iii) Kepala Sub Dinas Bina Marga atau Dinas PU Bina Marga menyiapkan konsep

dokumen DIP untuk proyek yang didanai APBD.

(iv) Dokumen DIP akhir untuk proyek yang didanailPJP dikeluarkan bersama oleh

BAPPENAS dan Departemen Keuangan. Gubernur dan Departemen Dalam Negeri

mengeluarkan bersama dokumen DIP untuk Proyek yang didanai oleh APBD.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-18

3. PROSEDUR UMUM SMJ

Jembatan harus dialokasikan untuk setiap keterangan dibawah ini pada proyek yang

terpisah

1. Penggantian, baru dan penggandaan jembatan

(dibawah Proyek Penggantian Jembatan)

2. Rehabilitasi, pelebaran, perkuatan dan perbaikan berat jembatan

(dibawah proyek Rehabilitasi Jembatan).

3. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan

(dibawah proyek Pemeliharaan Jalan/Jembatan)

4. Program perencanaan tehnik jembatan akan berada dibawah P3TNas untuk

jembatan pada Jalan Nasional dan P3TProp untuk jembatan pada Jalan

Propinsi.

3.13 PENYELIDIKAN DAN PERENCANAAN TEKNIK

3.13.1 Umum

Setelah jembatan dimasukkan dalam Program Tahunan Akhir, Penyelidikan Jembatan dan

Perencanaan Teknik dilaksanakan dibawah pengawasan organisasi bertanggung jawab

untuk perencanaan teknik.

Pertanggung jawaban untuk kerangka kerja Perencanaan ditunjukkan pada tabel berikut.

dibawah ini :

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-19

3. PROSEDUR UMUM SMJ

Tanggung Jawab Penyelidikan Jembatan dan Perencanaan Teknik

Status Jalan Tipe dan Bentang Tanggung Jawab Penyelidikan

dan Perencanaan Teknik

Nasional Standar

< 100m

> 100m

P3TNas

BIPRAN / BINKOT

Non-Standar

U<U 50 m

> 50 m

P3TNas

BIPRAN / BINKOT

Propinsi Standar

< 30 m

30-100 m

> 100m

Cabang Dinas BM

P3TProp

BIPRAN/BINKOT

Non-Standar

U<U 50 m

> 50 m

P3TProp

BIPRAN / BINKOT

Kabupaten Standar

< 30 m

30-75 m

> 75 m

DPUK/Kabupaten

DPUP/PBPJK

BIPRAN/BINKOT

Non-Standar

< 50 m

> 50 m

PBPJK

BIPRAN / BINKOT

Kotamadya Standar

< 30 m

30-75 m

> 75 m

Kotamadya

PBPJK

BINKOT

Non-Standar

< 20 m

20-50 m

> 50m

Kotamadya

PBPJK

BINKOT

Desa Standar

< 20 m

20-50 m

50-75 m

> 75 m

Kabupaten

PBPJK

P3TProp

BIPRAN

Non-Standar

< 20 m

20-50 m

> 50 m

Kabupaten

PBPJK

BIPRAN

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-20

3. PROSEDUR UMUM SMJ

3.13.2 Penyelidikan

Penyelidikan jembatan dilaksanakan sesuai dengan Panduan Penyelidikan Jembatan SMJ.

Penyelidikan jembatan dilakukan sendiri atau oleh Konsultan. I'ni terdiri dari survai sebagai beri

kut:

• Survai Penjajakan

Suatu survai penjajakan dilaksanakan untuk memperoleh suatu pengertian umum letak

jembatan yang diusulkan dan mengumpulkan data:

• untuk menilai stabilitas letak dan Iingkungan untuk pekerjaan jembatan yang

diusulkan.

• untuk memungkinkan menyiapkan perencanaan teknik yang ekonomis

dan memadai

• untuk merencanakan cara pelaksanaan yang terbaik.

• apabila ada alternatif, untuk menyarankan penyesuaian yang relative tiap

letak, atau bagian yang berbeda pada tempat yang sama.

Data yang diperlukan dikumpulkan sebagai berikut:

• rincian penuh jembatan yang ada (bila ada) termasuk ukuran secara

menyeluruh dan bangunan atas, bangunan bawah dan jenis pondasi dan

bahan pelaksanaan.

• jenis bahan pondasi dan suatu penilaian stabilitas lereng tanah.

• karakteristik aliran sungai termasuk geometri, bahan dasar, bahan tebing

dan kecepatan aliran arus.

• data hidrologi.

Didalam melaksanakan Survai Penjajagan Jembatan, perhatian khusus harus diberikan

kepada letak lapangan jembatan dengan mematuhi kepada:

• pengikisan yang potensial.

• alinjemen jalan.

• lokasi dan biaya bangunan bawah.

• Survai Topografi

Suatu survai topografi dilaksanakan untuk mengumpulkan semua data topografi yang

ditetapkan untuk perencanaan akhir jembatan. Suatu peta dengan tran disiapkan dengan

skala 1 : 500 dengan 0,5 m trend meliputi 200 m hulu dan hilir letak jembatan dan 50 m dari

pinggir sungai tiap sisi sungai. Penampang melintang pada jarak 25m dan grafik kanal sungai

digambar pada skala 1 : 100.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-21

3. PROSEDUR UMUM SMJ

• Penyelidikan Tanah

Penyelidikan tanah melibatkan studi geologi awal, penyelidikan dibawah permukaan tanah

dan pengambilan contoh dan pengujian tanah dilapangan dan dilaboratorium.

Penyelidikan dibawah permukaan tanah dan pengambilan contoh biasanya dengan

menggunakan servai seismik (gempa), survai hambatan listrik, bor auger tangan atau

lubang (pit) dan pengeboran dengan auger mesin, pengeboran cuci, pipa tekan, pengeboran

inti.

Penyelidikan lapangan dilaksanakan dengan menggunakan pengujian penetrasi, pengujian

vane, pengukuran tinggi muka air, pengujian beban dilapangan, pengujian tekan bebas

dilapangan, dan pengujian kerapatan/kepadatan tanah di tempat.

Pengujian dilaboratorium dilaksanakan dengan menggunakan pengujian kotak geser,

pengujian triaksial, pengujian tekan bebas, pengujian konsolidasi dimensi satu, pengujian

kosolidasi, pengujian vane geser laboratorium, pengujian kepadatan dan pengujian

kiasifikasi tanah.

• Penyelidikan Hidrologi

Penyelidikan hidrologi disya.ratkan dilaksanakan sebelum penyelidikan hidrolika aiiran

sungai jembatan dapat dimulai. Prosedur Penyelidikan melibatkan pengumpulan data

hidrologi, penggambaran daerah aliran dan perkiraan banjir rencana.

• Penyelidikan Hidrolika

Penyelidikan hidrolika mensyaratkan perkiraan tinggi air tertinggi, keluarnya dan kecepatan

aliran untuk banjir rencana pada letak jembatan.

• Penyelidikan Penggerusan Aliran Air

Penyelidikan penggerusan aiiran air mensyaratkan perkiraan penggerusan aliran air pada

lokasi jembatan dan perlindungan penggerusan bila diperlukan.

• Laporan Penyelidikan

Hasil survai ini dihimpun menjadi Laporan yang kemudian digunakan para perencana untuk

melengkapi Perencanaan Jembatan.

3.13.3 Perencanaan Jembatan Untuk. Jembatan Baru atau Penggantian

Jembatan

Perencanaan jembatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perencanaan Jembatan dan

Panduan Perencanaan Jembatan dilakukan sendiri atau oleh Konsultan dibawah

pengawasan Ditjen Bina Marga atau P3T.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-22

3. PROSEDUR UMUM SMJ

Didalam penyiapan perencanaan jembatan perhatian harus diberikan kepada:

• lokasi jembatan

• letak dan pemilihan bangunan bawah

• pusat perletakan dan Bangunan Atas Standar.

Perencanaan jembatan disajikan dalam gambar. Gambar terdiri dari:

• Letak Besaran Umum

• Rincian Kepala Jembatan

• Rincian Pilar

• Rincian Dinding Sayap

• Rincian Pekerjaan Baja

• Rincian Lantai Beton

• Rincian Sambungan Yang Bergerak

• Perletakan Kepala Jembatan dan Rincian Pengendali Gempa

• Rincian Pagar Pengaman (guard rail) dan Sandaran (hand rail)

• Diagram bentuk Batang Pembesian.

Ahli Perencanaan harus memperhatikan betul-betul untuk mengoreksi ukuran pada Gambar dan

harus meyakinkan bahwa semua keterangan ditunjukkan sehingga Kontraktor dapat

menawar dan kemudian melaksanakan jembatan dengan perbedaan yang seminimum

mungkin.

Perhatian khusus harus diambil untuk rnelihat letak pondasi dan bangunan bawah yang

benar untuk standar jembatan baja diperhitungkan pusat perletakan dan kemiringan

bangunan atas.

3.13.4 Perencanaan Jembatan untuk Rehabilitasi Jembatan

Perencana Rehabilitasi jembatan mensyaratkan suatu penilaian kerusakan jembatan, teknik

perbaikan harus ditrapkan dan mengangkut volume. Perencanaan konstruksi pada

bermacam-macam elemen dapat disyaratkan. Konsultan dapat digunakan untuk Perencanaan

Penanganan Rehabilitasi.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-23

3. PROSEDUR UMUM SMJ

3.14 PROSES PELELANGAN JEMBATAN

Dokumen pelelangan jembatan yang disyaratkan adalah:

1 . Instruksi Kepada Peserta Lelang.

2. Syarat-syarat Umum Kontrak.

3. Syarat-syarat Teknik.

4. Daftar Kuantitas dan Harga (termasuk pekerjaan Harian).

5. Gambar Rencana.

6. Addenda.

Spesifikasi Umum untuk jembatan didasarkan kepada Panduan Spesifikasi Standar untuk

Pelaksanaan Jembatan yang dibuat oleh Ditjen Bina Marga.

Prakwalifikasi pelelangan, penerbitan Dokumen Lelang, pelelangan, analisa pelelangan dan

penunjukan kontrak dilaksakana sesuai dengan prosedur standar Ditjen Bina Marga.

3.15 PELAKSANAAN JEMBATAN

Pengawasan Proyek Pelaksanaan Jembatan dilaksanakan menggunakan prosedur dalam

Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan.

Formulir pelaporan termuat didalam Panduan ini harus digunakan pengendalian mutu

pekerjaan dan pencatatan kemajuan pekerjaan.

Pelaksanaan jembatan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Spesifikasi yang bersangkut

paut. Cara yang digunakan untuk melaksanakan semua pekerjaan umumnya harus mengikuti

prosedur yang ada Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan dan Panduan Teknik

Pelaksanaan Jembatan., yang menjelaskan bermacam-macam cara yang didapat di

Indonesia untuk Pelaksanaanjembatan termasuk pekerjaan beton, pondasi dan pemasangan

jembatan baja.

Pengawasan pelaksanaanjembatan dilakukan dibawah pengawasan staf dari Kantor Proyek

atau Konsultan, dibawah pengarahan Pimpinan Proyek untuk proyek yang ditangani.

Setelah setiap Proyek telah selesai, Pemeriksaan Mendetail dari jembatan harus dilakukan

untuk memperbaharui Database Jembatan pada SMJAW-SIM.

Anggaran untuk pelaksanaan jembatan dari APBN, APBD, IPJP atau Luar Negeri seperti

ADB, IBRD, OECF, Pinjaman Khusus.

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-24

3. PROSEDUR UMUM SMJ

3.16 MANAJEMEN BAHAN JEMBATAN

Ditjen Bina Marga mengawasi suatu jumlah besar bahan pelaksanaan dan peralatan yang

disediakan dari bermacam-macam sumber dan penyimpanan diberbagai depo diseluruh

Indonesia. Pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengiriman bahan tersebut diuraikan

dalam "Pedoman Manajemen Gudang".

Komputerisasi Sistem Pengendalian Inventarisasi Gudang untuk penyimpanan telah diadakan

pada penyimpanan pusat di Citeureup, untuk penanganan volume yang besar bahan yang

disimpan ditempat penyiapan tersebut, khususnya komponen jembatan. Pelaksanaan

sistem ini diuraikan pada "Panduan Sistem Pengendalian Inventarisasi Penyimpanan ".

Pemesanan bahan dan proses kontrak ada diluar lingkup SMJ.

Direktorat Peralatan Jalan (PALAN) bertanggung jawab untuk semua penyimpanan dan

penanganan bahan. Alokasi bahan jembatan kelapangan pelaksanaan menggunakan "Sistem

Penyediaan Bentang SMJ", dilaksanakan melalui Kepala Perencanaan Bangunan Atas Sub

Direktorat Perencanaan Jembatan di BIPRAN.

3.17 PEMANTAUAN

Pekerjaan dalam kemajuan (progress) dimasukkan kedalam Sistem Pemantauan di SMJAW SIM

dengan perbaruan yang teratur pada pengeluaran dana.

SMJ akan menggunakan sistem pemantauan yang sedang dilaksanakan oleh Ditjen Bina

Marga melalui PERINTEL. Data akan dimasukkan ke Database Pusat di Jakarta pada BMSIM

melalui Local Area Network SMJAW-SIM.

SMJAW-SIM Propinsi akan diperbaharui dengan Pemantauan data melalui pemindahan disk

(prosedur sedang dalam pengembangan).

Pemantauan akan melibatkan pengumpulan data yang diperlukan seluruh Proyek Sistem

Pemantauan baik untuk Ditjen Bina Marga maupun SMJ. Jembatan yang dimasukkan pada sistem

Pemantauan tidak termasuk dari semua yang disaring dan aktivitas perencanaan dan SMJAWSIM

akan menyoroti kebutuhan Pemeriksaan Mendetail dan pembaruan data setelah

penyelesaian pekerjaan.

Data yang diminta untuk pemantauan pekerjaan jembatan antara lain adalah:

• Data Propinsi

• Data Kontrak

• Nama Kontraktor

• Tanggal melepaskan Kontrak

• Lamanya Kontrak

• Nilai Kontrak

• Perubahan Kontrak/Adendum

• Jenis Proyek :

- Rehabilitasi

- Penggantian

- Pemeliharaan

• Pembayaran

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-25

3. PROSEDUR UMUM SMJ

• Nomor dan Nama jembatan setiap Jembatan dalam Kontrak

- Letak

- Lebar jembatan

- Panjang jembatan

- Jenis Pekerjaan :

• Jembatan baru

• Penggantian

• Penggandaan

• Pelebaran

• Rehabilitasi/perbaikan besar

• Perkuatan

BMS1-M.I – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 3-26

LAMPIRAN 1

Panduan SMJ

LAMPIRAN 1 – PANDUAN SMJ

PANDUAN SMJ

Suatu daftar semua Panduan SMJ di sajikan dibawah.

Komponen Judul Panduan

Semua Panduan Prosedur Umum IBMS

Pemeriksaan Panduan Pemeriksaan Jembatan

Tindakan Darurat Panduan Pemeliharaan dan Rehabilitasi

IBMS MIS Panduan Sistim Manajemen Informasi IBMS

Rencana dan Program Panduan Rencana dan Program IBMS

Penyelidikan Jembatan

Penyelidikan Jembatan dan Perencanaan Teknik Jembatan

Perencanaan Teknik

Peraturan Perencanaan Teknik

Spesifikasi Standar untuk Pelaksanaan

Jembatan

Spesifikasi Standar untuk Rehabilitasi

Jembatan

Dokumen Tender

Pedoman untuk Persiapan Spesifikasi

Proses Pelelangan Standar Pr,osedur Ditjen Bina Marga

Sistem Penyediaan Bentang Jembatan

Manajemen Bahan Jembatan Manajemen Gudang

Sistem Pengawasan Inventarisasi

Penyimpanan Panduan Pemakai

Panduan Pengawasan Pelaksanaan

Pelaksanaan

Panduan Teknik Pelaksanaan

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Panduan Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pemantauan Panduan Prosedur Umum/Panduan SIM-IBMS

Panduan ini berisi prosedur untuk melaksanakan aktivitas SMJ yang bersangkutan dengan

tiap komponen.

Lampiran 1 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A1-1

LAMPIRAN 2

Organisasi Jembatan dalam Lingkungan

Departemen Pekerjaan Umum dan

Departemen dalam Negeri

LAMPIRAN 2 – ORGANISASI JEMBATAN DALAM LINGKUNGAN DPU DAN DEPDAGRI

ORGANISASI JEMBATAN DALAM LINGKUNGAN

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DAN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

1. PENDAHULUAN

Bab ini memberikan garis besar Organisasi Bina Marga secara keseluruhan dan tanggung

jawab pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten dalam administrasi negara jaringan

jalan dan jembatan. Ini menerangkan hubungan hirarkhi dan tanggung jawab untuk kedua

hal teknik dan administrasi.

2. POLA INSTITUSIONAL

Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Indonesia adalah instansi pemerintah pusat untuk

segala hal-hal pekerjaan umum. Ada tiga Direktorat Jenderal dalam Departemen Pekerjaan

Umum:

• Direktorat Jenderal Bina Marga

• Direktorat Jenderal Pengairan

• Direktorat Jenderal Cipta Karya

Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Jenderal Bina Marga adalah penguasa jalan pemerintah pusat bertanggung jawab

untuk mengkoordinasi semua hal-hal jalan umum. Bina Marga langsung bertanggung jawab

untuk pelaksanaan dan pemeliharaan seluruh jalan Nasional dan Propinsi, jalan dan

jembatan dan administrasinya. Bagan Organisasi Departemen Pekerjaan Umum ditunjukkan

dalam Lampiran 3.

Bina Marga bertanggung jawab untuk mutu teknik semua jalan dan jembatan di Indonesia,

terlepas dari sumber dana dan tingkat pemerintahan. Direktorat Jenderal Bina Marga

(Pimpinan Bina Marga) melapor langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Departemen Dalam Negeri

Di Propinsi Dinas Pekerjaan Umum berada dibawah Gubernur Propinsi dan seterusnya

bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Klasifikasi Jalan Dan Jembatan

Jalan dan Jembatan di Indonesia diklasifikasi menurut dua kriteria - fungsi dan status.

Fungsi adalah klasifikasi jalan menjadi arteri, kolektor, lokal. Status adalah tingkat tanggung

jawab pemerintah untuk jalan tingkat pemerintahan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

Lampiran 2 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A2-1

LAMPIRAN 2 – ORGANISASI JEMBATAN DALAM LINGKUNGAN DPU DAN DEPDAGRI

Umumnya, jalan arteri adalah antara Ibukota Propinsi (Kota Tingkat Pertama) atau antara

Ibukota Propinsi dan Kota Besar (Kota Tingkat Dua). Ini diklasifikasi sebagai jalan Nasional dan

umumnya tanggung jawab organisasi Bina Marga Pusat, yang biasanya mendelegasikan

tanggung jawabnya untuk pelaksanaan pekerjaan kepada Propinsi.

Jalan kolektor adalah jalan antara kota-kota Propinsi yang besar (Kota Tingkat Dua) dan

diklasifikasikan sebagai jalan Propinsi dan umumnya tanggung jawab pemerintah propinsi.

Adiministrasi jalan Propinsi menjadi dibawah hukum Dinas Pekerjaan Umum Propinsi

(DPUP).

Jalan lokal adalah antara desa-desa kecil dan diklasifikasikan sebagai jalan Kabupaten dan

umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten. Administrasi jalan Kabupaten

menjadi dibawah Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK).

BAPPENAS

Koordinasi secara keseluruhan perencanaan transportasi menjadi dibawah hukum Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). BAPPENAS menetapkan prioritas antar

Sektoral dan menentukan menyediakan seluruh dana untuk jalan dalam Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

BAPPEDA

Instansi perencanaan utama yang berhubungan dengan jalan di Propinsi dan tingkat

Kabupaten adalah BAPPEDA I dan BAPPEDA II berturutan.

Departemen Perhubungan

Peraturan operasi angkutan, termasuk angkutan jalan adalah sebagian besar tugas

Departemen Perhubungan.

Pendanaan Pekerjaan Jembatan

Pendanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan datang dari pendapatan dan anggaran nasional,

propinsi dan pemerintah kabupaten. Pemerintah Nasional bertanggung jawab untuk

penerimaan pinjaman luar negeri dan bantuan bilateral.

Anggaran Nasional disingkat APBN, anggaran propinsi APBD I, dan pemerintah Kabupaten

anggaran APBD II. Anggaran Nasional dapat juga ditrapkan ke Pekerjaan Propinsi dan ini

disebut IPJP.

Lampiran 2 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A2-2

LAMPIRAN 2 – ORGANISASI JEMBATAN DALAM LINGKUNGAN DPU DAN DEPDAGRI

3. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Tinjauan Luas

Bina Marga Pusat mempunyai tanggung jawab utama untuk sub sektor jalan dan jembatan

pada tingkat pusat termasuk perencanaan umum pembangunan jembatan, perencanaan

teknik dan pelaksanaan sebagian terbesar pekerjaan jembatan besar (kecuali jalan tol) dan

mengkoordinasi rehabilitasi, pemeliharaan dan program pelaksanaan kecil dikerjakan oleh

DPUP dengan dana dari pemeritah pusat.

Bina Marga juga menyelenggarakan suatu pool peralatan jalan nasional. Bina Marga

berfungsi dibawah Direktur Jenderal, melalui tujuh Direktorat yang berwenang:

• Administrasi (Sekretaris Direktorat Jenderal)

• Perencanaan Umum (BIPRAN)

• Pelaksanaan (Barat, Pusat, Timur)

• Peralatan (PALAN)

• Pembinaan Jalan Kota (Binkot)

Sebagai tambahan Bina Marga mengadakan kantor perwakilan Propinsi di pusat strategi

dinamakan Kantor Peningkatan Wilayah (KPW) direncanakan bertahap dan akan dihilangkan

pada akhir Pelita V dari persetujuan Kantor Peningkatan Propinsi (KPP) diletakkan ditiap

propinsi.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga ditunjukkan dalam Lampiran 3.

Direktorat Bina Program Jalan (DIT. BIPRAN)

Direktorat Bina Program Jalan bertanggung jawab untuk Perencanaan Umum dan

Perencanaan Teknik projek wilayah luar kota. BIPRAN, melalui Sub Direktorat Teknik

Jembatan, adalah koordinator SMJ untuk seluruh Indonesia.

Direktorat Pelaksana (DIT. PEL)

Tiga Direktorat Pelaksana bertanggung jawab untuk pemantauan kemajuan pelaksanaan,

membantu perencanaan umum dan pemrograman, penyiapan dokumen lelang dan penilaian

pelelangan. Tiap DITPEL mempunyai Sub Direktorat Perencanaan Teknik (Bintek) dan suatu

seksi yang bertanggung jawab secara hukum tiap Propinsi.

Direktorat Pembinaan Jalan Kota (DIT. BINKOT)

Direktorat Pembinaan Jalan Lokal bertanggung jawab untuk perencanaan umum dan

perencanaan teknik jalan kota.

Lampiran 2 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A2-3

LAMPIRAN 2 – ORGANISASI JEMBATAN DALAM LINGKUNGAN DPU DAN DEPDAGRI

Direktorat Peralatan Jalan (DIT. PALAN)

Direktorat Peralatan Jalan (PALAN) mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan dan

memelihara semua peralatan, pengadaan suku cadang ke gudang, pengelolaan gudang di

wilayah Direktorat Jenderal Bina Marga dan mendapatkan bahan pelaksanaan dan jembatan.

Kantor Peningkatan Wilayah (KPW)

DitJen Bina Marga menetapkan sembilan Kantor Peningkatan Wilayah (KPW) pada kota-kota

sebagai berikut:

• Medan (Sumatera Utara)

• Padang (Sumatera Barat)

• Palembang (Sumatera Selatan)

• Banjarmasin (Kalimantan Selatan)

• Ujung Pandang (Sulawesi Selatan)

• Semarang (Jawa Tengah)

• Surabaya (Jawa Timur)

• Bandung (Jawa Barat)

• Jakarta.

KPW membantu Perencanaan teknik dan pelaksaan detail Jalan Utama dan peningkatan

jembatan dan program rehabilitasi.

Fungsi utama KPW termasuk :

• Penyiapan data untuk Studi Kelayakan

• Enjinering Perencanaan dan Pengawasan

• Ketetapan pelayanan laporan untuk Sub Dinas Bina Marga dan Dinas PU

Bina Marga

KPW di Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang dan Banjarmasin diperkuat dengan

konsultan luar negeri dibawah "Asian Developmnet Bank Third, Six and Seventh Project".

Perbantuan semacam disediakan oleh "Canadian International Development Agency" (CIDA)

kepada KPW di Ujung Pandang dan "International Betterment Regional Development"

(IBRD) kepada semua KPW. KPW adalah perpanjangan BIPRAN yang efektif.

Lampiran 2 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A2-4

LAMPIRAN 2 – ORGANISASI JEMBATAN DALAM LINGKUNGAN DPU DAN DEPDAGRI

4. ORGANISASI PROPINSI

Umum

Ada 27 Propinsi di Indonesia, masing-masing mempunyai Dinas Pekerjaan Umum Propinsi

(DPUP) yang bertanggung jawab untuk Jalan, Pengairan dan Cipta Karya. DPUP

digabungkan pada administrasi propinsi, yang dikepalai oleh Gubernur Propinsi, yang melapor

kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintah Pusat.

Berbagai fungsi Pekerjaan Umum Propinsi ditangani oleh bagian yang terpisah dalam DPU.

Dinas Bina Marga adalah bagian bertanggung jawab untuk jalan dan jembatan pada Propinsi yang

besar, dan Sub Dinas Bina Marga bertanggung jawab pada Propinsi yang kecil.

DPUP juga mempunyai garis tanggung jawab kepada Instansi Pemerintah Pusat Departemen

Pekerjaan Umum, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga. Departemen Pekerjaan Umum

menyediakan/melengkapi DPUP dengan pengarahan teknik dan beberapa pendukung

administrasi, dan DPUP bertindak sebagai instansi pelaksana untuk fungsi yang banyak dari

Departemen Pekerjaan Umum.

Mengenai jembatan, fungsi utama DPU termasuk tanggung jawab untuk pekerjaan yang

dibiaya oleh anggaran propinsi, biaya proyek yang dibiayai Ditjen Bina Marga (lain daripada

yang dilaksanakan Ditjen Bina Marga sendiri), pemeliharaan semua jembatan Nasional dan

Propinsi lain daripada jalan tol, dan membantu DPUK (Kabupaten).

SMJ akan bekerja dibawah Sub Dinas Bina Program di Dinas PU Bina Marga atau Seksi

Perencanaan di Sub Dinas Bina Marga.

DPUP melaksanakan proyek perbaikan jalan dan jembatan yang dibiayai oleh pemerintah

demikian juga program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang berskala besar.

Pekerjaan ini kebanyakan dilaksanakan dengan kontrak.

Organisasi Pemerintah Propinsi didalam proses perubahan dari Dinas Pekerjaan Umum ke

Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan Dinas Pengairan. Bagan Organisasi kedua jenis

tersebut terlampir.

Departemen Pekerjaan Umum juga mempunyai perwakilan di Propinsi yang disebut Kepala

Kantor Wilayah (Kakanwil) dan melapor langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Dinas PU Bina Marga dan Sub Dinas Bina Marga (SDBM)

Bagian ini menguraikan secara singkat fungsi kantor Dinas Bina Marga dan Sub Dinas PU

Bina Marga.

Kantor Bina Marga disetiap Propinsi dikepalai oleh Kepala Sub Dinas Bina Marga yang

melapor kepada Kepala Dinas PU, atau Kepala Dinas PU Bina Marga yang melaporkan

langsung kepada Gubernur.

Dinas PU Bina Marga dan SDBM bertanggung jawab untuk semua jalan dan jembatan

Propinsi termasuk perencanaan, pelelangan dan pengawasan pelaksanaan. Staf Dinas Bina

Marga biasanya menyerahkan hal yang sama untuk melaksanakan jalan dan jembatan

Lampiran 2 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A2-5

LAMPIRAN 2 – ORGANISASI JEMBATAN DALAM LINGKUNGAN DPU DAN DEPDAGRI

Nasional, bagaimanapun perencanaan, pelelangan dan laporan kemajuan pelaksanaan harus

disampaikan kepada Ditjen Bina Marga untuk pemantauan dan persetujuan.

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi mempunyai gudang Propinsi yang dapat digunakan sebagai

gudang penyimpanan untuk bahan konstruksi dan peralatan.

Organisasi Bina Marga Propinsi juga merencanakan dan menyiapkan Program Pekerjaan

Tahunan dan anggaran dan dapat memberi dana balk untuk anggaran Propinsi dan anggaran

Nasional sampai dengan batas Rp 200 juta. Sebagian besar staf profesional di kantor Bina

Marga Propinsi dipilih dan dibayar melalui Ditjen Bina Marga.

Kantor Bina Marga Propinsi mengatur pelaksanaan baru dan proyek pemeliharaan berat.

Pemeliharaan, Berkala dan Rutin biasanya menjadi tanggung jawab Kantor Cabang Dinas

yang umumnya terletak ditiap Kantor Kabupaten. Pada saat ini ada kira-kira 220 Cabang

Dinas dan 266 Kantor Kabupaten. Kantor Bina Marga Propinsi bertanggung jawab

menjamin pemenuhan teknik pekerjaan pemeliharaan tetapi tidak bertanggung jawab hal-hal

penganggaran Cabang Dinas Bina Marga.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui Kantor Proyek. Wilayah yang bersangkut paut

dengan pekerjaan jembatan adalah:

• P3TNas dan P3TProp (Proyek Perencanaan dan Pengawasan Teknik)

• Proyek Penggantian Jembatan

• Proyek Rehabilitasi Jembatan

• Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

• PBPJK - Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten

Cabang Dinas

Cabang Dinas bertanggung jawab untuk semua Rutin dan Berkala fungsi Departemen

Pekerjaan Umum termasuk Cipta Karya dan Pengairan. Kantor Cabang Dinas terletak

disebagian besar Kabupaten, dan bertanggung jawab untuk aktivitas daerah pemerintah

Propinsi tetapi tidak untuk aktivitas yang ada dibawah tingkat pemerintah Kabupaten,

seperti Jalan Kabupaten. Seksi Bina Marga dalam Cabang Dinas bertanggung jawab untuk

pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam seksinya. Kepala Seksi Bina Marga melapor

langsung kepada Kepala Cabang Dinas yang meneruskan laporan kepada Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Propinsi (DPUP).

Kecuali untuk proyek pemeliharaan berat yang didanai oleh Ditjen Bina Marga dengan

bantuan luar negeri, anggaran untuk pemeliharaan adalah dari Anggaran Propinsi (APBD.I).

(Cabang Dinas akan dihapuskan pada 1992, tetapi akan tetap beroperasi selama periode

peralihan).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK)

Masing-masing 226 Kabupaten di Indonesia mempunyai Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten

(DPUK) yang dikepalai oleh Kepala DPUK yang melapor kepada Bupati (Kepala Administrasi

Kabupaten) meneruskan laporan kepada Gubernur.

Lampiran 2 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A2-6

LAMPIRAN 2 – ORGANISASI JEMBATAN DALAM LINGKUNGAN DPU DAN DEPDAGRI

DPUK mempunyai seksi Bina Marga (Jalan dan Jembatan) yang bertanggung jawab untuk

perencanaan teknik, pelelangan, pelaksanaan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kabupaten. Untuk pekerjaan yang besar/ berat dan komplek pada Jalan Kabupaten, DPUK

kadang-kadang mendapat bantuan dari DPUP melalui PBPJK.

P3TNAS, P3TPROP DAN PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN

(PBPJK)

P3TNas dan P3TProp melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut :

• mengumpulkan data perencanaan umum untuk Propinsi dalam sosial,

ekonomi, transportasi, pembangunan nasional wilayah dan sektoral Jalan

Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya

• membantu fungsi perencanaan umum di kantor Bina Marga Propinsi

• menyiapkan perencanaan tekniktermasuk studi kelayakan bila diperlukan

untuk Penggantian dan Rehabilitasi Jembatan

• menyiapkan dokumen pelelangan

• mengatur pengawasan Proyek oleh Konsultan.

Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten (PBPJK)

• menyediakan bantuan kepada kantor Kabupaten/Kotamadya di propinsi

di dalam hal perencanaan umum dan pemrograman, perencanaan teknik,

pengawasan dan pelaksanaan

• mengawasi dan membuat pembangunan di Kabupaten/Kotamadya

• mengorganisasi administrasi pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan

Kabupaten/Kotamadya

• membantu pelayanan konsultan pengawas.

Lampiran 2 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A2-7

LAMPIRAN 3

TUGAS / KEWAJIBAN :

�� Pengawas SMJ

�� Inspektur Jembatan

LAMPIRAN 3 – TUGAS/KEWAJIBAN

PERSYARATAN TUGAS PENGAWAS SMJ

Kedudukan : Pengawas SMJ

Status : Staf Tetap (permanent)

Pertanggung Jawaban : Kepala seksi Perencanaan Umum, Sub Dinas Bina Marga, Kepala

Sub Dinas Bina Program di Dinas PU Bina Marga

Lokasi : Seksi Perencanaan Umum, Sub Dinas Bina Marga, atau Sub

Dinas Bina Program di Dinas PU Bina Marga

Kemampuan : 1. Minimum Ir Teknik Sipil (paling rendah BE) dengan pengalaman 4

tahun pada engineering jembatan

2. Telah mengikuti kursus pelatihan Pemeriksaan Jembatan dan

Rencana dan Program SMJ

Tanggung Jawab

Untuk meyakinkan bahwa SMJ dilaksanakan dan dikerjakan secara efektif ditiap Propinsi.

Menyediakan bantuan dan nasihat kepada Staf BM Propinsi untuk mencapai maksud

tersebut diatas.

Tugas

Membantu Staf Bina Marga Propinsi dengan:

1. Pemeriksaan Jembatan

• perencanaan umum dan pelaksanaan pemeriksaan Rutin dan Detail

jembatan

• memeriksa pengumpulan data untuk ketepatan dan penyelesaian

2. Pemasukan Data

• memasukan data kedalam komputer SMJ dan data manual keArsipData

Jembatan

• mengirim data dalam disket ke BIPRAN

3. Pekerjaan Komputer SMJ

• mengoperasikan dan memelihara komputer SMJ dan Sistim

Informasi Manajemen SPJAW termasuk membuat laporan SPJAW.

Lampiran 3 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A3-1

LAMPIRAN 3 – TUGAS/KEWAJIBAN

4. Perencanaan Umum dan Pemrograman

• menyiapkan Program Kerja Tahunan dan Lima Tahunan untuk

Penggantian, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jembatan.

5. Pemantauan

• secara teratur memperbaharui data jembatan pada database yang

sesuai dengan kemajuan pekerjaan jembatan yang sedang

dilaksanakan di Propinsi.

6. Pelatihan

• membantu mengadakan kursus latihan dalam komponen SMJ dan

latihan-kerja untuk peserta pada pekerjaan.

7. Mengadakan hubungan dengan Sub Direktorat Teknik Jembatan di BIPRAN, Bina

Marga Pusat pada hal-hal SMJ .

8. Bertanggung jawa-b pada peralatan yang disediakan bagi Pemeriksaan Jembatan

SMJ seperti umpama kamera; tas perlengkapan, pita meter dan sebagainya.

Lampiran 3 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A3-2

LAMPIRAN 3 – TUGAS/KEWAJIBAN

PERNYATAAN TUGAS INSPEKTUR JEMBATAN

Kedudukan :Inspektur Jembatan

Status :Staf tetap (perencanaan) - 2 orang atau lebih tiap Propinsi.

Pertanggung Jawaban : Kepala Seksi Perencanaan Umum melalui Pengawas SMJ

Lokasi :Seksi Perencanaan Umum Sub Dinas Bina Marga, atau Sub Dinas

Bina Program di Dinas PU Bina Marga

Kemampuan : 1. BE Teknik Sipil dan paling sedikit berpengalaman 5 tahun

dalam bidang jembatan

2. Berijazah sebagai Inspektur Jembatan oleh DitjenBina Marga

(ump. telah mengikuti pelatihan dan kelas formal dan ujian

lapangan).

Tanggung jawab

Merencanakan dan melaksanakan Pemeriksaan Jembatan (Inventarisasi dan Mendetail)

sesuai dengan prosedur SMJ .

Meyakinkan bahwa data dari pemeriksaan tsb. diatas dimasukkan kedalam database

komputer SMJ dan diarsip pada Data Arsip SMJ .

Kewajiban

• menyiapkan Program Pemeriksaan

• mengadakan Pemeriksaan Inventarisasi seperti yang ditentukan

• melaksanakan Pemeriksaan Mendetail seperti yang ditetapkan

• memeriksa apakah Pemeriksaan Rutin dilaksanakan oleh Inspektur

Cabang Dinas

• memasukkan atau mengawasi pemasukkan data pemeriksaan

kedalam komputer SMJ dan diarsipkan.

• berhubungan dengan Staf Cabang untuk mendapatkan bantuan

selama pemeriksaan jembatan.

• melatih Staf Cabang yang memenuhi syarat dan cakap sebagai

Inspektur Jembatan di Propinsi.

Fasilitas

Menggunakan kendaraan SMJ (4 WD) dan peralatan yang disediakan untuk pemeriksaan.

Lampiran 3 – Panduan Prosedur Umum IBMS – 25 February 1993 A3-3

0 Response to "SISTEM MANAJEMEN JEMBATAN"

Post a Comment